MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN

1.                  Etika dan Disiplin PNS.
2.                  Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis
3.                  Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
4.                  Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5.                  Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.
6.                  Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7.                  Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.
8.                  Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.
9.                  Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
10.              Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
11.              Tata Cara Mutasi pegawai Daerah
12.              Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS.
13.              Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
14.              Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN )
15.              Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017
16.              Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS
17.              Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.
18.              Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda
19.              Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara.
20.              Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
21.              Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.
22.              Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23.              Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.
24.              Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Daerah
25.              Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP, Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Sosialisasi Peningkatan Wawasan Keterampilan Bagi PNS Dalam Menghadapi masa Pra dan Pasca Pensiun.
26.              Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
27.              Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
28.              Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.
29.              Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS.
30.              Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
31.              Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
32.              Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
33.              Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara
34.              Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS
35.              Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
36.              Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.
37.              Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
38.              Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah.
39.              Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011
40.              Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian.
41.              Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS.
42.              Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan  Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online
43.              Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan.
44.              Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
45.              Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan
46.              Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru
47.              Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional
48.              Penyusunan Analisis Beban Kerja ( ABK )
49.              Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.
50.              Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi Skpd didaerah.
51.              Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.
52.              Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (PNS).
53.              Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah
54.              Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014
55.              Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah
56.              Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.

0 comentários:

Posting Komentar