MATERI BIMTEK PERPAJAKAN

1.      Penyuluhan Pajak Daerah

2.      Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

3.      Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD

4.      Jurusita Pajak Daerah

5.      Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.

6.      Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.

7.      Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.

8.      Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD

9.      Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah

10.  Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.

11.  Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

12.  Pajak Berbasis Elektronik EBILLING

13.  Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

14.  Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.

15.  Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)

16.  Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

17.  Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak

18.  Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

19.  Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.

20.  Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

21.  Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

22.  Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).